Sumbawa Barat NTB - Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polres Sumbawa Barat Polda NTB menghadiri rapat koordinasi Tim Penanganan Konflik Sosial (KPS) yang berlangsung di ruang sidang Sekretariat daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (30/11).
Hadir pada kegiatan tersebut bersama KabagOps Polres Sumbawa Barat Kompol Iwan Sugianto SH, Asisten 1 Pemkab Sumbawa Barat, Kanan Kesbangpol, Danramil 1628-04/Sumbawa Barat, Camat Poto Tano, Pasi Intel Kodim 1628/KSB, Kapolsek Seteluk, Kapolsek Poto Tano, Kabid Penertiban Umum Pol PP Sumbawa Barat, Kadis DPMPTSP Sumbawa Barat, Kadis Nakertran, Kabag umum Setda Sumbawa Barat, Kasi Intel Kejaksaan serta beberapa tamu undangan lainnya.
Baca juga:
Maggot Tekan Biaya Pakan
|
Kapolres Sumbawa Barat AKBP Heru Muslimin S. Ik., M. IP melalui KabagOps Polres Sumbawa Barat mengatakan kegiat rapat tersebut membahas terkait bagaimana penangana Konflik yang terjadi di beberapa lokasi dalam wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
"Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota tim terpadu yang telah terbentuk yang khusus menangani konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat, "jelas Iwan.
Dijelaskannya, salah satu menteri yang dibahas dalam rapat tersebut terkait Lahan milik PT. HUMI di wilayah kecamatan Seteluk yang masih dikuasai oleh masyarakat Tambak Sari akan berpotensi menimbulkan konflik sosial antara masyarakat tersebut dengan masyarakat Seteluk dan Senayan.
"Pada dasarnya Kami bersama TNI siap melakukan pengamanan bila terjadi insiden apapun di Lapangan. Namun kami Polri TNI sangat berharap agar konflik sosial dapat dihindari sedini mungkin terlebih tahun 2024 depan kita berada di tahun politik yang tentu Kondusifitas wilayah sangat diperlukan, "ucapnya.
"Sejauh ini kami terus berupaya untuk mendeteksi dini kemungkinan-kemungkinan terjadi yang dapat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan di tengah masyarakat agar selanjutnya melakukan upaya-upaya antisipasi atau pencegahan sehingga Kamtibmas di Kabupaten Sumbawa Barat dapat terjaga, "tutup Iwan. (Adb)